PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA FERI PENYEBRANGAN DI SUNGAI MAHAKAM TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Leo Vernando Simbolon

Abstract


Leo Vernando Simbolon, Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Feri Penyeberangan Di Sungai Mahakam Tenggarong, di bawah bimbingan Bapak DR. La Sina, S.H., M.Hum selaku pembimbing utama dan Bapak Deny Slamet Pribadi, S.H., M.H selaku pembimbing pendamping.

Berkaitan musibah runtuhnya jembatan Mahakam II di Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara pada pada hari sabtu tanggal 26 november 2011, telah membuat duka masyarakat kutai kartanegara. Adanya kesulitan penyeberangan dari kota Tenggarong menuju Tenggarong seberang dan tujuan kedaerah lainnya, maka munculah ide dari masyarakat yang memiliki kapal feri tradisional untuk mebuat fasilitas jasa penyeberangan kepada masyarakat paska runtuhnya jembatan mahakam II.

Jasa feri penyeberangan disungai mahakam Tenggarong merupakan kegiatan pelayaran diperairan khususnya sungai dengan melakukan pengangkutan di perairan. Pengertian “pelayaran” menurut ketententuan  Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran,“Pelayaran adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim”.Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu berupa pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif).Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan memberikan pertanyaan secara langsung wawancara yang bersifat tertutup atau terbuka yang dipilih responden dalam penelitian, serta data sekunder yang berupa studi kepustakaan.Analisa data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang penarikan kesimpulannya secara deduktif.Hasil penelitian yang diperoleh,kegiatan penyeberangan feri yang sangat penting saat ini, harus mendapat pengawasan dan penertiban serta sanksi hukum dari instansi terkait.

Tidak adanya awak kapal untuk mengarahkan kapal feri yang resmi mendapat sertifikasi, ada feri yang tidak memiliki awak kapal, bahkan ada yang belum memiliki ijin beroperasi hingga saat ini. Selanjutnya korban tenggelamnya feri tidak ada asuransi mengingat hingga hari ini instansi terkait masih sebatas mengusulkan dan belum terealisasi sehingga pengguna jasa feri belum mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Mengenai kewajiban pemilik feri untuk mengasuransikan pengguana jasanya  diatur dalam Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yaitu: Pasal 41 (3) Perusahaan angkutan di perairan wajib mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan melaksanakan asuransi perlindungan dasar penumpang umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



JURNAL BERAJA NITI
ISSN : 2337-4608
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telp. 05417774145, Fax. 05417774144
Email : berajaniti@gmail.com, Website : http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja