SINERGISITAS UPAYA PENANGGULANGAN PENCEMARAN WILAYAH PESISIR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (STUDI KASUS DI KELURAHAN MUARA SEMBILANG KECAMATAN SAMBOJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA)

Meldri Yanto Abu

Abstract


Meldri Yanto Abu, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman 2013, Sinergisitas Upaya Penanggulangan Pencemaran Wilayah Pesisir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Studi Kasus di Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara), di bawah bimbingan Ibu DR. Rosmini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ibu Rika Erawaty, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan peran masyarakat terhadap upaya penanggulangan pencemaran wilayah pesisir di kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bagaimana sinergisitas antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran pesisir di kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan masyarakat dalam upaya penanggulangan pencemaran wilayah pesisir di Kelurahan Muara Sembilang Kabupaten Kutai Kartanegara, dan untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam upaya penanggulangan pencemaran wilayah pesisir di Kelurahan Muara Sembilang Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara.Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang – undangan dan terjun ke lapangan untuk memperoleh informasi langsung dari pihak yang terkait.Dari hasil penelitian diperoleh bahwa masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran dalam pengelolaan wilayah pesisir karena minimnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar yang  mempengaruhi kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir dan belum adanya peraturan yang tegas dari pemerintah daerah.Dari penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa bahwa peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih minimnya peran masyarakat, kurangnya pengawasan dan belum adanya sanksi yang tegas.

Saran yang penulis bisa berikan ialah sebagai pengatur kebijakan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara harus segera menyusun dan menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang pengelolaan wilayah pesisir.


Full Text: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.



JURNAL BERAJA NITI
ISSN : 2337-4608
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman
Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda 75119
Telp. 05417774145, Fax. 05417774144
Email : berajaniti@gmail.com, Website : http://e-journal.fhunmul.ac.id/index.php/beraja